Bappeda Dki Sebut Perlu Ada Pembaruan Dalam Penanganan Perubahan Iklim - Beritaja

1 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menyebut perlu adanya pembaruan dalam penanganan perubahan iklim, sehingga takmampu menerapkan konsep alias pedoman yang sama secara berulang.

"Karena perubahan suasana ini adalah sesuatu yang sangat dinamis,mampu jadi apa yang kita rasakan, penyebabnya, akibatnyamampu jadi dari tahun ke tahun selalu berbeda, sehingga acapkali treatment-nya pun mesti ada sesuatu yang berkarakter dinamis," kata Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bappeda DKI Jakarta Deftrianov dalam aktivitas daring di Jakarta, Rabu.

Bappeda yang saat ini bekerja sebagai Ketua Tim Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (MABI), lanjut dia, merancang sebuah pendekatan yang nantinya bakal disosialisasikan pada masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN).

Kendati tak menyebut rinci, namun Deftrianov mengatakan, pendekatan yang dirancang memasukkan prinsip inklusivitas dalam penanganan perubahan iklim.

Adapun urgensi perlunya menangani perubahan suasana secara inklusif lantaran mengingat akibat perubahan suasana yang semakin ppetunjuk intensitasnya dari waktu ke waktu.

"Ada satu pendekatan baru, Bappeda DKI telah merancangnya. Nanti bakal disosialisasikan untuk gimana prinsip inklusif itumampu masuk. Siapa yang mesti dilibatkan, aspek-aspek yang mesti dituangkan, dan seterusnya," ujar dia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, sebenarnya telah mendorong dan mengakselarasi beragam tindakan mengenai iklim, salah satunya dari sisi kebijakan, ialah melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

Melalui Pergub tersebut, Jakarta menargetkanmampu mengurangi 30 persen emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 dan emisi nol /karbon netral (net zero emission) pada 2050.

Setidaknya ada lima tindakan yang dilakukan guna mewujudkan sasaran tersebut ialah efisiensi energi, ekspansi penggunaan daya terbarukan (EBT), penggantian bahan bakar ramah lingkungan, peralihan menuju kekuasaan transportasi publik, serta mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Dia menambahkan, untuk menuntaskan tindakan tersebut, maka partisipasi publik dibutuhkan.

"Jadi, rasanya jika hanya mengandalkan pemerintah, rasa-rasanya kita enggak bakalmampu mencapai apa yang telah ditargetkan pada 2030 dan juga khususnya net zero emissions pada 2050," kata Deftrianov.