Bapanas Akan Minta Tingkat Diskonto Ke Kemenkeu Untuk Pendanaan Cpp - Beritaja

2 bulan yang lalu

Jadi pemerintah itu mesti punya persediaan pangan. Cadangan pangan itu berfaedah ada duit yang di-hold,

Jakarta (BERITAJA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bakal meminta tingkat diskonto alias discounted rate untuk pendanaan bagi penyelenggaraan persediaan pangan pemerintah (CPP) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita mungkin kelak juga berbincang dengan Kementerian Keuangan. Kita membicarakan salah satunya adalah pendanaan, pendanaan yang murah. Buat persediaan pangan, kasih dong rate yang murah maksudnya ada discounted rate," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah mesti mempunyai persediaan pangan dan tentunya dibutuhkan pendanaan.

"Jadi pemerintah itu mesti punya persediaan pangan. Cadangan pangan itu berfaedah ada duit yang di-hold," katanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

Dalam rangka kesiapan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu melakukan penguasaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada badan upaya milik negara (BUMN).

Dalam rangka penyelenggaraan CPP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CPP yang paling sedikit meliputi sasaran sasaran penyaluran CPP dan sasaran pengadaan CPP. Penyelenggaraan CPP dilakukan dengan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran.

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPP berasal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan agunan angsuran dan/atau subsidi kembang kepada Perum BULOG dan/ alias BUMN Pangan.

Kemudian dalam rangka menjaga kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian finansial dapat menugaskan Badan Usaha Penjaminan untuk memberikan Jaminan kredit.

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: