Trending

Bamsoet sebut masih prematur ributkan wacana penundaan pemilu - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Apabila terjadi 'force majeure' berupa kerusuhan, gangguan keamanan, musibah alam, alias gangguan lainnya nang membikin pemilu tidak bisa dilaksanakan sebagian alias seluruh tahapan

Jakarta (BERITAJA.COM) -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu tetap prematur untuk dibicarakan saat ini.

Pria nang berkawan disapa Bamsoet itu menegaskan bahwa MPR RI bakal menaati UUD NRI 1945 agar penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai agenda setiap lima tahun sekali ialah pada tahun 2024.

"Meributkan soal wacana penundaan pemilu saat ini terlalu prematur, karena MPR RI sendiri bakal tetap berpijak pada ketentuan konstitusi dan perundang-undangan nang berlaku," kata Bamsoet saat aktivitas press gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Jawa Barat, sebagaimana keterangan nang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan bahwa penundaan pemilu hanya bisa dilakukan andaikan ada suatu keadaan force majeure sebagaimana diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang.

Bamsoet kemudian menyinggung wacana penundaan pemilu nang mencuat usai keluarnya putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nang memerintahkan KPU RI menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dia menyebut bahwa saat ini pengaturan mengenai penundaan pemilu belum ada lantaran penyusunan amandemen ke-4 UUD NRI 1945 hanya mengatur periodesasi masa kedudukan bagi presiden/wakil presiden, DPR/DPD/MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten.

"Karena dalam konstitusi hanya ada pengaturan masa kedudukan presiden dan jabatan-jabatan lain nang berasal dari pemilu berhujung 20 Oktober setiap lima tahun sekali," ucapnya.

Untuk itu, dia mempertanyakan gimana dengan perpanjangan masa kedudukan presiden, wakil presiden, serta personil DPR, DPD, MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten nang lenyap pada tahun 2024 andaikan penundaan pemilu terjadi.

"Apakah mereka tetap alias bakal digantikan oleh pelaksana tugas ataupun pejabat sementara? Kepala wilayah jelas ada Plt. Tetapi gimana dengan presiden, wakil presiden, personil DPR, MPR, DPD dan DPRD? Apakah disebut Plt presiden, Plt wakil presiden, Plt personil DPR dan seterusnya," tuturnya.

Menurut dia, perlu dipikirkan patokan norma baru mengenai masa kedudukan presiden, wakil presiden, personil DPR, DPD, MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten andaikan terjadi penundaan pemilu lantaran situasi force majeure.

"Coba bayangkan jika COVID-19 baru mulai hari ini, apakah dimungkinkan 2024 digelar pemilu? Karena musibah pandemi tidak hanya berskala nasional, tapi internasional," katanya.

Dia menambahkan bahwa diskursus mengenai patokan norma baru mengenai masa kedudukan presiden dan wakil presiden, personil DPR, DPD, MPR dan DPRD andaikan penundaan pemilu terjadi lantaran situasi force majeure dapat dibangun dalam konteks antisipatif.

"Menarik untuk dikaji oleh para stakeholder (pemangku kepantingan) bangsa. Semuanya perlu kita pikirkan dan atur guna mengantisipasi segala perihal nang mungkin terjadi," tutur Bamsoet.

Turut datang dalam aktivitas tersebut antara lain, Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, hingga Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR RI Siti ah.



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close