Bahlil Pastikan Umkm Tetap Dapat Lpg 3 Kg Dengan Harga Terjangkau - Beritaja

2 bulan yang lalu

kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan meningkatkan status pengecer menjadi subpangkalan

Pekanbaru (BERITAJA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pelaku upaya mikro mini dan menengah (UMKM) tetap dapat membeli Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg dengan nilai terjangkau.

Bahlil dalam pernyataannya usai inspeksi mendadak di salah satu Pangkalan LPG di Pekanbaru, Riau, Rabu, menegaskan bahwa subsidi LPG yang diberikan pemerintah bermaksud agar nilai di masyarakat tidak melampaui nilai yang sudah ditetapkan pemerintah.

Kendati begitu, perlakuan UMKM untuk mendapatkan LPG 3 kg bakal berbeda dengan rumah tangga biasa, mengingat punya peran dan skala yang berbeda dari sisi perekonomian.

"Untuk saudara-saudara saya UMKM, tetap kita mesti kasih. Jadi kelak kita bakal buat juga patokan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa," katanya.

Sebagai langkah pengawasan, lanjut dia, Kementerian ESDM berencana membentuk badan unik untuk mengawasi pengedaran dan penyaluran LPG 3 kg. Hal itu seperti yang telah dilakukan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya bakal membentuk badan unik untuk melakukan penataan, agar rakyat betul-betul dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah," jelas Bahlil.

Sebagai tindak lanjut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai kembalinya penjualan tabung LPG 3 kg di subpangkalan, Bahlil menemukan nilai di salah satu pangkalan LPG 3 jg di Pekanbaru telah sesuai ketentuan pemerintah.

"Alhamdulillah, hari ini saya di Riau di pangkalan ini bagus sekali. Harganya Rp18.000. Rp18.000 itu rakyat beli langsung. Ini yang pemerintah mau seperti ini. Jadi nilai masyarakat itu mesti dapat dengan nilai di bawah Rp20.000," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan meningkatkan status pengecer menjadi subpangkalan. Langkah ini bermaksud agar transaksi dapat dikontrol dengan sistem digital yang telah disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Dengan pengecer naik menjadi subpangkalan, itu sudah bakal dimasukkan aplikasinya. Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, agar tidak ada mark up dan dijual oplosan. Itu maksudnya," jelasnya.