Apindo Soroti Pentingnya Pelibatan Publik Dalam Merancang Kebijakan - Beritaja

1 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyoroti pentingnya pelibatan publik, khususnya pelaku upaya dan master dalam proses perancangan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, transparansi dan konsultasi yang lebih baik bakal meningkatkan efektivitas kebijakan serta kepercayaan bumi upaya terhadap pemerintah. Ia memberikan contoh dalam perancangan Upah Minimum Provinsi (UMP)

“Bagaimana pengumuman tentang bayaran minimum dan hal-hal seperti itu tidak dilakukan dengan konsultasi yang tepat dan sebagainya, dan kami sepenuhnya memahami apa yang diinginkan pemerintah. Namun saya rasa perlu ada langkah konsultasi dan komunikasi yang lebih baik,” kata Shinta dalam aktivitas The Business Environment in Indonesia: Exploring the Worldbank's Business Ready Report, Jakarta, Senin.

Padahal, menurutnya, formula pengupahan telah disepakati dalam Omnibus Law dan patokan turunannya.

Di satu sisi, Shinta jugamengutarakan pentingnya kesinambungan antara kebijakan perdagangan, investasi, dan industri. Menurutnya, kebijakan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mesti selaras satu sama lain agar menciptakan ekosistem upaya yang kompetitif.

Survei yang dilakukan Apindo juga mengatakan bahwa 80 persen pelaku upaya tidak pernah terlibat dalam konsultasi kebijakan yang nyata, sementara 58 persen menilai kebijakan perdagangan tidak dikonsultasikan secara memadai dengan bumi usaha.

Shinta menuturkan, pelaku upaya hanya bakal berperan-serta dalam perdagangan jika industri domestik mempunyai kelebihan kompetitif. Sebaliknya, impor bakal meningkat jika daya saing industri lokal lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan, investasi, dan industri mesti disusun secara terpadu.

“Ini adalah peringatan bagi kita organisasi industri, juga asosiasi bisnis, lantaran ini adalah bagian dari peran kita, gimana kita dapat melibatkan lebih banyak pelaku upaya dan melibatkan mereka sebelum banyak kebijakan perdagangan ini dikeluarkan. Jadi, mereka yang juga terlibat merasa proses konsultasi kurang dalam perihal konsistensi, efisiensi, dan investasi akibat regulasi,” ucapnya.

Maka dari itu, Shinta meminta pemerintah untuk menerapkan dua langkah utama guna meningkatkan efektivitas kebijakan, ialah regulatory impact assessment (RIA) alias kajian akibat izin sebelum kebijakan diterapkan, serta konsultasi publik yang lebih berarti antara pemerintah dan sektor swasta.

“Kami meminta pemerintah untuk betul-betul melakukan regulatory impact assessment (RIA) sebelum mengeluarkan kebijakan dan meningkatkan konsultasi publik dengan sektor swasta. Kami senang Kementerian Investasi sudah mulai membuka ruang ini, dan harapannya kementerian lain mampumengikuti langkah serupa,” ungakpnya.