Trending

Apindo pastikan anggota siap bayarkan THR tepat waktu tanpa dicicil - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Mudah-mudahan tidak ada. Sampai hari ini tidak ada laporan perusahaan nang mengalami kesulitan untuk membayarkan THR

Jakarta (BERITAJA.COM) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memastikan anggotanya siap untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan pada Lebaran 2023 alias Idul Fitri 1444 H tepat waktu sesuai ketentuan pemerintah dan tanpa dicicil.

Hariyadi juga menyebut kondisi ekonomi nang telah pulih cukup membantu perusahaan untuk bisa menunaikan kewajibannya menjelang hari raya.

“Kalau dari kami insya Allah tidak ada masalah lantaran kita sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Juga dibantu pemulihan ekonomi nang juga melangkah baik. Artinya, perusahaan bisa mempersiapkan, mengalokasikan dananya sesuai waktu dan jadwalnya,” katanya dalam aktivitas buka puasa berbareng dengan jejeran Apindo di Jakarta, Selasa.

Hariyadi juga meyakini tidak ada lagi perusahaan nang membayarkan THR dengan mencicil.

“Mudah-mudahan tidak ada. Sampai hari ini tidak ada laporan perusahaan nang mengalami kesulitan untuk membayarkan THR,” imbuhnya.

Begitu juga dengan pengusaha di sektor padat karya nang disebut-sebut tetap mengalami kondisi susah lantaran akibat ekonomi global.

“Insya Allah (lancar). Sampai hari ini juga mereka (industri padat karya) tidak ada laporan apa-apa. Jadi kita anggap mereka semua bisa mengatasi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida yah menegaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja alias pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

"THR keagamaan ini kudu dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Mengimbau kepada perusahaan bayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo," ujarnya.

Aturan pembayaran THR keagamaan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) M//HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja alias Buruh di Perusahaan.

Pemerintah juga telah menyiapkan hukuman mengenai THR nang tertuang dalam patokan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Beberapa hukuman dalam patokan itu, ialah pertama, teguran tertulis. Kedua, pembatasan aktivitas usaha. Ketiga, penghentian sementara sebagian alias seluruh perangkat produksi. Dan keempat, pembekuan aktivitas usaha.

Berita lain dengan Judul: Menaker minta pekerja status kemitraan dapat penghargaan meski bukan THR
Berita lain dengan Judul: Gubernur Jawa Barat: Pemberian THR tak boleh dicicil
Berita lain dengan Judul: Pengusaha siap bayar THR sesuai ketentuan meski tak semua sektor mampu



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close