Anggota Komisi Iii Dpr: Pejabat Harus Jadi Kontrol Sosial Masyarakat - Beritaja

1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta pejabat negara kudu bisa menjadi kontrol sosial di tengah masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

"Pejabat kudu bisa menjadi kontrol sosial. Sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat," kata Didik dalam obrolan Dialektika Demokrasi dengan Tema "Membedah Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Tengah Sorotan Gaya Hedon Pejabat" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis

Dalam menjalankan tugasnya, kata Didik, pejabat kudu menyadari bahwa pejabat negara tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya, melainkan kepada lingkungannya dan masyarakat.

"Dalam kepatutan etika, seorang pejabat kudu tahu di dalam perspektif tanggung jawab dalam dirinya terkandung tanggung jawab publik," ucapnya.

Dia menilai bahwa pejabat negara bukan hanya perlu menjaga sikap, perilaku, etika, dan profesionalisme ketika dalam menjalan tugas dan tanggung jawabnya, melainkan ketika berada di luar kedinasan.

Menurut dia, pejabat negara kudu bisa menjadi kekuatan moral yang bisa dijadikan pedoman alias teladan bagi masyarakat.

Berita lain dengan Judul: Anggota DPR prihatin rumor penyelewengan support oleh kepala daerah
Berita lain dengan Judul: Anggota DPR: UU Ekstradisi Buronan persempit ruang mobilitas kriminal

"Makanya seorang pejabat kudu bisa merepresentasikan sebagai sosok humanis, agamis, dan alim tata patokan perundang-undangan," imbuhnya.

Didik menyebut kejadian pejabat nang memamerkan kekayaan dan style hidup mewah dalam konteks negara sedang berjuang memperbaiki ekonomi dan meningkat kesejahteraan masyarakat mencederai kesetiakawanan publik.

"Ketika memandang pejabat-pejabat kita ini tidak punya empati, tidak punya simpati, dan tidak punya kesetiakawanan sosial terhadap nasib rakyatnya, ya jelas ini pasti bakal mencederai rasa kesetiakawanan publik," katanya.

Untuk itu, dia berambisi ke depan diperlukan adanya "action will" di samping "political will" dalam mewujudkan "good governance" sehingga publik bisa meletakkan kepercayaannya kepada pemerintah.

"Di setiap lembaga negara kan selalu ada nang namanya pengawasan, ada nang namanya inspektorat, pengawasan internal ini kudu dipastikan melangkah dengan optimal," jelasnya.