Anggota Komisi Iii Dpr Minta Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Judi Daring - Beritaja

3 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pemerintah meningkatkan keahlian pada bagian hukum, terutama dalam memberantas praktik gambling daring alias online (judol) di tanah air.

"(Catatan) pertama, pemerintah mesti semakin gencar memberantas judol yang sangat masif. Banyak masyarakat yang menjadi korban dari aktivitas terlarang itu," kata Gus Abduh, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal itu dia sampaikan mengenai keahlian 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang jatuh pada 28 Januari 2025.

Dia pun prihatin bakal akibat gambling online yang sangat besar, mulai dari kejadian banyaknya rumah tangga yang hancur hingga pembunuhan.

"Misalnya, ada seorang ayah yang tega membunuh anak dan istrinya, kemudian dia akhirnya bunuh diri lantaran terjerat judol dan pinjol. Ada juga istri yang membakar rumah suaminya lantaran sang suami ketagihan judol," ujarnya.

Dia juga menilai pemain gambling online tidak memandang usia, apalagi anak-anak mini turut kecanduan.

Menurut info Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 25 persen pelakunya berumur di bawah 30 tahun.

Selain itu, dia menyebut transaksi finansial mengenai gambling online sangat besar dan terus mengalami kenaikan.

Menurut dia, nilai transaksi judol mencapai Rp360 triliun sepanjang 2023–2024.

"Untuk itu, pemerintah mesti semakin serius dalam mengatasi persoalan itu. Semua pihak mesti dilibatkan untuk memberantas judol," ucapnya.

Catatan kedua, kata dia, pihak kepolisian mesti semakin responsif dalam menerima laporan penduduk mengenai tindak kejahatan.

Dia mengingatkan agar polisi tidak boleh meremehkan alias menolak laporan masyarakat, melainkan semua mesti diterima dan dilayani dengan baik.

"Jangan menunggu masalah itu viral, baru kemudian polisi bergerak. Hal itu tidak boleh terjadi lagi. Penegak norma mesti terus berbenah," tuturnya.

Ketiga, lanjut dia, ketika ada oknum personil polisi yang melakukan kesalahan maka pihak kepolisian tidak boleh langsung melakukan pembelaan.

Sebaliknya, tambah dia, para petinggi polisi mesti mendalami kasus yang dilakukan anggota, kemudian menindak tegas personil yang bersalah.

"Membela personil yang bersalah bakal mencoreng gambaran dan memperburuk nama kepolisian. Ini mesti menjadi evaluasi. Anggota yang bersalah mesti ditindak tegas," katanya.

Adapun catatan terakhir, dia meminta para penegak norma ialah kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar melakukan pencegahan maupun pemberantasan korupsi.

Menurut dia, Presiden Prabowo mempunyai perhatian tinggi dalam memberantas korupsi sehingga para penegak norma mestimampu menjalankan perintah Presiden dalam pemberantasan korupsi.

"Para penegak norma mesti semakin galak dengan para koruptor. Ke depannya keahlian di bagian pemberantasan korupsi mesti semakin meningkat," kata dia.

Terlepas dari perihal tersebut, dia pun mengpenghargaan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo.

Atribusi: AntaraNews.com