Trending

Anggota DPR sebut RUU KIA harus perkuat ketahanan keluarga - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

“Untuk itulah saya mengusulkan agar dimasukkan frasa 'pernikahan nang sah' pada arti family dalam RUU KIA, perihal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 28 B ayat 1. Alhamdulillah usulan tambahan frasa tersebut disetujui masuk di dalam arti kelu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) kudu memperkuat ketahanan family dengan menambahkan frasa “pernikahan nang sah”.

“Untuk itulah saya mengusulkan agar dimasukkan frasa 'pernikahan nang sah' pada arti family dalam RUU KIA, perihal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 28 B ayat 1. Alhamdulillah usulan tambahan frasa tersebut disetujui masuk di dalam arti family dalam RUU KIA,” ujar Hidayat dalam keterangan nang diterima di Jakarta, Selasa.

HNW nang juga Wakil Ketua MPR ini menjabarkan, jika arti family sudah diikat dengan frasa pernikahan nang sah, maka semestinya beragam potensi masalah dalam mengelola family seperti membimbing dan mendidik anak bakal teratasi, juga masalah akut nang menjadikan wanita (istri) sebagai korban bisa dihindari sejak awal.

“Oleh lantaran itu saya menekankan bahwa di antara dasar terpenting dari kesejahteraan ibu dan anak adalah adanya pernikahan nang sah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa di antara aspirasi nang banyak disampaikan kaum ibu pekerja adalah minimnya waktu untuk menemani bayi mereka. Sehingga, ada permintaan perpanjangan libur kehamilan dari nang sebelumnya hanya diberikan 3 bulan.

Namun, di saat nang sama, aspirasi dari golongan industri menyatakan belum sanggup jika ditinggalkan oleh karyawatinya selama lama tersebut, apalagi di tengah kondisi perekonomian nang belum optimal.

“Maka saya mengusulkan jalan tengah agar RUU KIA memberikan kewenangan libur 6 bulan bagi ibu nang bekerja sebagai ASN, baik itu di Pemerintah Pusat, pemda, maupun BUMN, personil TNI, dan polisi. Dan kewenangan libur setidaknya 3 bulan bagi nang bekerja di swasta. Alhamdulillah ini juga condong disetujui oleh forum Panja,” ujarnya.

Hidayat berambisi penyusunan revisi RUU KIA oleh pemerintah pasca FGD Panja bisa segera dituntaskan sehingga bisa langsung dibahas dalam forum Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR-RI.



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close