Anggota DPR sebut harus ada solusi jangka panjang soal depo Pertamina - BeritAja

8 bulan yang lalu

beritaja.com

Jakarta (BERITAJA.COM) - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyebut kudu ada solusi jangka panjang mengenai letak objek vital berupa depo tangki bahan bakar minyak milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, nan dekat area permukiman warga.

Dalam keterangan nan diterima di Jakarta, Sabut, Deddy Yevri Sitorus mengatakan perihal itu berangkaian dengan kejadian kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat malam (3/3) hingga menelan korban jiwa.

"Jatuhnya korban sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi permukiman nan nyaris menempel dengan tangki BBM raksasa, (itu) berisiko tinggi. Kejadian seperti ini hanyalah masalah waktu. Kita tidak menginginkan, apalagi menyesalkan adanya korban jiwa; tetapi semua tahu akibat nan dihadapi penduduk di wilayah rawan itu," kata Deddy.

Dia pun menyampaikan belasungkawa atas timbulnya korban jiwa dan kerugian materi akibat kebakaran nan terjadi di depo tangki bahan bakar minyak (TBBM) milik Pertamina di area Plumpang.

Menurut Deddy, jatuhnya korban jiwa itu semestinya bisa dihindari jika penduduk bersedia direlokasi ke Rumah Susun setelah kejadian serupa pernah terjadi di 2009.

Berita lain dengan Judul: Polda Metro terjunkan anjing pencari cari korban kebakaran Plumpang

Dia mengatakan lahan yang ditempati penduduk Kampung Tanah Merah tersebut merupakan aset milik Pertamina. Wilayah nan didiami penduduk itu adalah area penyangga alias buffer zone dari sebuah objek vital nan mempunyai kerentanan sangat tinggi.

Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi penduduk nan bermukim di area tersebut.

Sayangnya, saat itu penduduk sekitar menolak sehingga tidak pernah tercapai kesepakatan relokasi. Upaya merelokasi penduduk oleh Pemprov DKI ketika itu mendapat perlawanan keras dari penduduk pemukiman sekitar TBBM Pertamina tersebut hingga akhirnya dihentikan.

Selain itu, upaya merelokasi penduduk dari area rawan itu akhirnya terhenti ketika Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2017. Dalam upayanya memenangkan bunyi masyarakat di area itu, menurut Deddy, Anies membuat perjanjian politik untuk tidak merelokasi warga.

Berita lain dengan Judul: Menteri BUMN Erick Thohir tata ulang Depo Pertamina Plumpang

Bahkan pada 2021, lanjutnya, Anies malah menerbitkan keputusan nan mengizinkan publikasi izin mendirikan gedung (IMB) sementara bagi penduduk di sekitar wilayah itu.

Oleh lantaran itu, Deddy berambisi Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta serius menyelesaikan persoalan mengenai pemukiman penduduk di wilayah rawan tersebut. Sebab, menurutnya, tidak mungkin Pertamina sendiri nan menyelesaikan persoalan tersebut.

Kewenangan menertibkan area merah itu ada pada Pemerintah dan abdi negara penegak hukum. Oleh lantaran itu, dia berharap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pertamina, segera duduk berbareng dengan pemerintah guna mencari solusi jangka panjang.

Berita lain dengan Judul: Erick pastikan investigasi kebakaran TBBM Plumpang melangkah optimal

"Tidak ada nan bisa menjamin bahwa peristiwa nan sama tidak terulang lagi di masa depan. Sudah sifatnya akomodasi penyimpanan BBM berkarakter rentan lantaran mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian alias sabotase. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi penduduk alias merelokasi Depo TBBM Pertamina itu," jelasnya.

Deddy juga meminta agar saat ini seluruh daya dipetunjukkan untuk menangani korban dan para pengungsi. Korban kebakaran memerlukan proses pengobatan nan panjang dan biaya besar. Warga nan mengungsi juga perlu perhatian dan support hingga tercapai jalan keluar masalah mengenai pemukiman.

"Saya berambisi agar penduduk terakibat tidak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di wilayah rawan itu," ujarnya.

Berita lain dengan Judul: Wapres minta depo Pertamina direlokasi ke pelabuhan Pelindo