Anggota Dpr Ri Usul Bumdes Dan Bupda Di Bali Jadi Pangkalan Elpiji - Beritaja

2 bulan yang lalu

Denpasar (BERITAJA) - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Baga Utsaha Pedruen Desa Adat (BUPDA) di Bali dapat berkedudukan menjadi pangkalan elpiji subsidi untuk mendukung program tepat sasaran.

“Ini dapat mendekatkan masyarakat sasaran dan nilai sesuai satuan tertinggi yang ditetapkan pemerintah daerah,” kata I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan di sela rapat koordinasi tindak lanjut pengedaran elpiji subsidi di Denpasar, Bali, Kamis.

Politikus asal Pulau Dewata itu menilai upaya tersebut dapat menjadi salah satu solusi jangka menengah-panjang andaikan pengecer yang saat ini nomenklaturnya menjadi sub-pangkalan tetap enggan naik kelas menjadi pangkalan resmi.

Ia menilai BUMDes dan badan upaya di desa budaya alias BUPDA berada dekat dengan masyarakat termasuk golongan masyarakat yang selama ini menjadi info dukung dalam usulan pemerintah wilayah untuk kuota liquefied petroleum gas (LPG) ukuran tiga kilogram.

Kelompok masyarakat itu ialah rumah tangga per kepala keluarga, nelayan sasaran, petani sasaran serta upaya mikro.

Berdasarkan info Pemerintah Provinsi Bali dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) diperkirakan masing-masing desa budaya dan desa dinas di Bali mempunyai BUMDes dan BUPDA.

Ada pun jumlah desa dinas dan desa budaya di Bali masing-masing mencapai 636 dan 1439 desa adat.

Ia berencana bakal melakukan koordinasi dengan Majelis Desa Adat (MDA) dan forum perbekel (kepala desa) untuk membahas usulan tersebut.

Sementara itu, Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi menilai positif usulan itu lantaran bakal memperluas pengedaran LPG subsidi dan mendekatkan dengan masyarakat sasaran.

“Tidak ada biaya mendaftar menjadi pangkalan tapi pangkalan mesti mempunyai modal untuk menebus kepemilikan tabung danmempersiapkan tempat baik penyimpanan hingga etalase tabung,” kata Ahad.

Ada pun syarat menjadi pangkalan, kata dia, di antaranya kartu identitas dan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Ahad mengatakan saat ini baru ada 22 pengecer (sub-pangkalan) yang menjadi pangkalan LPG dari total jumlah pengecer saat ini mencapai 6.250 unit.

Upaya membujuk pengecer naik kelas menjadi pangkalan itu, imbuh dia, dilakukan sejak November 2024.

Sedangkan jumlah pangkalan LPG di Pulau Dewata mencapai 4.706 dan sebanyak 120 pemasok LPG.

Meski pengecer nomenklaturnya sudah menjadi sub-pangkalan, BUMN minyak dan gas bumi itu tetap menunggu petunjuk teknis pemerintah untuk besaran nilai yang bertindak di sub-pangkalan.

Pasalnya, nilai satuan tertinggi (HET) LPG subsidi yang ditetapkan pemerintah wilayah saat ini hingga di tingkat pangkalan.

Pertamina Patra Niaga dalam paparan rapat koordinasi itu mencatat kuota LPG tiga kilogram di Bali pada 2024 mencapai 239.223 metrik ton dengan realisasi mencapai 236.811 metrik ton alias 99,4 persen.

Sedangkan jumlah kuota LPG tabung tiga kilogram pada 2025 yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Dewata sesuai info Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali lebih rendah dibandingkan 2024 ialah mencapai 231.193 metrik ton.