Anggota Dpr Harap Ruu Ppi Masuk Prolegnas Prioritas - Beritaja

1 tahun yang lalu

Sehingga ketahanan pangan juga berisiko besar jika kita tidak bisa mengendalikan alias mengantisipasi krisis perubahan suasana ini

Jakarta (BERITAJA.COM) -

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Zainuddin Maliki berambisi Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI) pada tahun ini dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas.

"Bagaimana kelak naskah akademik dan draf undang-undang ini bisa kita buat dengan bagus sehingga meyakinkan kepada DPR untuk bisa memasukkan tahun ini menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas," kata Zainuddin saat obrolan panel "Urgensi Pengaturan Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai Upaya untuk Menyelamatkan Bumi" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Zainuddin berambisi setelah penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim rampung di Baleg DPR RI dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Dia menyebut krisis akibat perubahan suasana akibatnya dirasakan secara nyata di tengah masyarakat saat ini dengan munculnya beragam bencana. Misalnya, perubahan suasana di sektor pertanian nang berkapak pada penurunan keahlian produksi pangan.

"Sehingga ketahanan pangan juga berisiko besar jika kita tidak bisa mengendalikan alias mengantisipasi krisis perubahan suasana ini," ujar personil Komisi X DPR itu. .

Untuk itu, dia menilai salah satu upaya dalam mengantisipasi krisis perubahan suasana adalah dengan penguatan undang-undang nang telah dibuat pemerintah saat ini ialah dengan melahirkan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim.

"Bahkan (pemerintah) juga meratifikasi beberapa konvensi dan kesepakatan internasional dalam corak undang-undang kita sudah punya. Oleh lantaran itu menurut irit saya indikasi ini juga semakin memperkuat kita semangat untuk berjuang menjadikan Undang-Undang Perubahan Iklim ini kudu kita buat bisa dalam waktu nang cepat," ucapnya.

Berita lain dengan Judul: F-PAN serahkan usulan naskah akademik RUU PPI ke Baleg DPR

Zainuddin berambisi Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim mengupayakan sejumlah aspek, di antaranya pengendalian emisi berbarengan dengan konservasi rimba di Indonesia.

"Kemudian nang perlu kita juga lakukan adalah transformasi penggunaan daya saya kira ini kelak bakal jadi pasal-pasal dalam undang-undang nang kudu jelas agar terjadi transformasi daya fosil ke daya nang baru dan terbarukan," tuturnya.

Selain itu, dia berambisi Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim berbincang pula soal mitigasi bencana. Menurut dia salah satu upaya mitigasi musibah dicapai dengan membangun literasi masyarakat tentang krisis perubahan iklim.

"Jadi masyarakat kita kudu ditingkatkan literasi-nya. Kita kudu melakukan edukasi nang tadi disebut dengan masyarakat kita kudu punya keahlian melakukan apa nang disebut dengan risk assessment," jelasnya.

Sebelumnya, Zainuddin menerima penyerahan usulan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim dari Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Jakarta.

"Aturan spesial spesifik nang berkenaan dengan penjagaan terhadap hutan-hutan itu belum secara eksplisit, apalagi dikaitkan dengan adanya perubahan iklim; dan itulah sebabnya maka Fraksi PAN atas tentu pengpetunjukan dari Partai Amanat Nasional, kami mau membumikan perihal ini dalam corak dibuatnya undang-undang nang spesial," kata Daulay dalam sambutannya sebelum penyerahan naskah akademik tersebut.