Anggota DPR dukung Bahlil atur perdagangan karbon di RI - BeritAja

Jakarta (BERITAJA.COM) - Anggota DPR RI Komisi VI Nasim Khan mendukung rencana Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk mengatur perdagangan karbon di Indonesia.

"Indonesia adalah negara tropis nang mempunyai rimba nang sangat luas, sehingga potensi perdagangan karbon sudah semestinya dapat dimaksimalkan," katanya di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bursa karbon kudu dikapitalisasi di Indonesia, jangan sampai diatur-atur asing. Karena Indonesia kata dia, pemilik 125 juta hektare rimba tropis nang bisa menyerap 25 miliar ton karbon.

Nasim menambahkan, dengan potensi pendapatan nang luar biasa dari sektor karbon, pihaknya mendukung pemerintah dalam perihal ini kementerian investasi untuk mengatur secara ketat perdagangan karbon di Tanah Air.

Menurut dia, jumlah itu belum mencakup rimba bakau dan gambut. Catatan dari para mahir memperkirakan bahwa perdagangan karbon bisa menghasilkan pendapatan senilai 565,9 miliar dolar AS alias Rp8.000 triliun.

"Regulasi berupa penguatan norma di sektor perdagangan ini menjadi perhatian utama pemerintah," ujarnya.

Berita lain dengan Judul: Pemerintah mengatur sistem perdagangan karbon kliring melalui SRG

Berita lain dengan Judul: Pemerintah bakal atur tata kelola perdagangan karbon

Dijelaskan Nasim, perdagangan karbon telah sesuai sebagaimana Protokol Kyoto nang bertindak sejak 16 Februari 2005, lampau pada tahun 2015 diperbaharui dengan nama Paris Agreement alias Perjanjian Paris menggantikan Protokol Kyoto untuk menjawab dinamika perubahan suasana global.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil usai menggelar rapat terbatas berbareng Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan mengenai kebijakan perdagangan karbon, pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan perizinan di wilayah-wilayah konsesi seperti rimba lindung dan rimba konservasi.

Menurut Bahlil, saat ini konsesi nang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut bakal diatur tata kelola-nya oleh pemerintah.

Berita lain dengan Judul: Bahlil sebut perdagangan karbon Indonesia terbuka tetapi teregistrasi

"Nanti semuanya dikendalikan, bakal diatur tata kelola-nya oleh pemerintah agar karbon nang pergi ke luar negeri, bisa dijual, jika tidak tata kelola dibuat sertifikasi, kita tidak bakal pernah tahu berapa nang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita," jelas Bahlil.

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023