Akademisi: Pelantikan Kepala Daerah Idealnya Dilaksanakan Usai Lebaran - Beritaja

Purwokerto (BERITAJA) - Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Indaru Setyo Nurprojo menilai pelantikan kepala wilayah hasil Pilkada Serentak 2024 yang paling ideal setelah Lebaran 2025.

"Informasi yang saya dengar, Pak Presiden Prabowo Subianto mau ada suatu aktivitas pembekalan di Magelang bagi para kepala wilayah secara bersama-sama sehingga tidak ada kepala wilayah dari beberapa kabupaten/kota maupun provinsi yang mengikuti aktivitas pembekalan tersebut secara terpisah," sebagaimana disebutkan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

Padahal, berasas putusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu, kata dia, ada wilayah yang diputuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) sehingga memungkinkan kepala daerahnya dilantik setelah Lebaran.

Bahkan, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan bakal ada beberapa wilayah yang diputuskan untuk menggelar PSU mengingat hingga saat ini sidang sengketa pilkada di MK belum selesai.

Jika pada akhirnya ada sekian wilayah yang diputuskan oleh MK untuk menggelar PSU, menurut dia, sebaiknya pelantikan kepala wilayah tidak dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025 lantaran Presiden Prabowo menginginkan adanya aktivitas pembekalan secara bersama-sama seperti saat pelantikan menteri dan wakil menteri.

"Oleh lantaran itu, idealnya kepala wilayah dilantik secara serentak setelah momentum Lebaran. Kalau pada bulan Maret, kayaknya enggak mungkin lantaran suasana puasa Ramadan 1446 Hijriah," kata Ketua Jurusan Ilmu Politik Unsoed itu.
Baca juga: Waka MPR: Pelantikan kepala wilayah 20 Februari jalan tengah terbaik

Baca juga: Mendagri: Jadwal pelantikan kepala wilayah mundur oleh aspek eksternal

Apabila pelantikan dan pembekalan tersebut pada bulan Maret, lanjut dia, sangat riskan lantaran selain dalam suasana puasa, juga berangkaian dengan masalah keamanan daerah, persiapan arus mudik Lebaran, dan sebagainya.

Menurut dia, semua itu mesti diperhitungkan oleh Pemerintah, termasuk akibat kerja secara kelembagaan pemerintah daerah.

"Poinnya 'kan Presiden Prabowo menginginkan adanya pembekalan bagi seluruh kepala wilayah secara bersama-sama. Tidak mungkin ada pembekalan tahap satu, tahap dua, dan seterusnya lantaran agenda Presiden 'kan padat," kata Indaru.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telahmengutarakan rencana pelantikan kepala wilayah untuk provinsi serta kabupaten/kota yang nonsengketa dan dismissal bakal dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025 setelah sempat ditunda dari agenda sebelumnya pada tanggal 6 Februari 2025.

Berdasarkan Surat MK Nomor 76/AP.03.05/01/2025 perihal Penyampaian Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 pada tanggal 6 Januari 2025 menyatakan bahwa pada Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) terdapat 54,31 persen pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Perincian wilayah tanpa gugatan berjumlah 296 wilayah yang terdiri atas 21 provinsi, 225 kabupaten, dan 50 kota. Berikut wilayah yang terdapat gugatan sebanyak 249 wilayah yang terdiri atas 16 provinsi, 190 kabupaten, dan 43 kota.

Editor: Dedy
Copyright © BERITAJA 2025